 |
| Situasi terkini, ribuan buruh sudah berada di depan kantor DPRD KBB, (foto Tina/ SekitarKita.net) |
Bandung Barat, SekitarKita.net,- Situasi terkini ribuan buruh yang tergabung dari 4 koalisi serikat pekerja di Kabupaten Bandung Barat sudah memasuki pintu gerbang Gedung DPRD KBB.
Pantauan SekitarKita.net Masa aksi unjuk rasa sebelumnya melakukan longmach dari kawasan industri Batujajar berjalan menuju kantor DPRD melewati jalan Padalarang, Kecamatan Padalarang KBB.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dede Rahmat hari ini mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran di wilayahnya.
Dede Rahmat mengatakan, bahwa presiden buruh Said Iqbal mengajak kita seluruh buruh dan serikat pekerja di Indonesia untuk mengadakan mogok nasional diwilayahnya masing-masing.
"Berdasarkan arahan presiden buruh Said Iqbal, dan hari ini akan melakukan aksi unjuk rasa berlanjut pada bulan November atau Desember jika harga BBM tak kunjung diturunkan oleh pemerintah pusat," kata Dede Rahmat saat dihubungi SekitarKita.net. Selasa (13/09/2022)
Dede menyebut, adapun unjuk rasa hari ini, pihaknya mengerahkan sekitar ribuan buruh di KBB yang tergabung dalam 4 koalisi serikat pekerja.
"Kita dari 4 koalisi serikat FSPMI, SPN, SBSI 92, dan Gobsi akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD KBB, sekitar 2000 lebih yang bakalan turun," terang Dede.
Dede menjelaskan, pihaknya melakukan longmach dalam aksi unjuk rasa hari ini, dan melintasi kawasan industri hingga masuk ke jalan protokol sampai Kantor DPRD dengan mematikan kendaraan sepeda motor.
"Kita tadi longmarch dari kawasan industri Batujajar semua buruh menuju ke gedung DPRD, tidak ada penutupan gerbang tol kami harap untuk masyarakat ingin melintas bisa lalui jalan alternatif," jelas Dede.
Adapun tuntutan buruh, lanjut Dede, dalam aksi unjuk rasa itu, buruh menuntut agar pemerintah segera menurunkan harga BBM yang saat ini dinilai menyengsarakan rakyat kecil.
"Kami juga mendesak agar pemerintah menaikan UMK/UMSK Tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen dari UMK saat ini, batalkan UU Cipta Kerja, tolak revisi UU 21 tahun 2000 dan intinya terkait penolakan kenaikan harga BBM," pungkasnya.***
Kontributor: Tina (SekitarKita.net)
Editor. : Abdul Kholilulloh
