-->

Notification

×

Iklan atas tengah

Iklan

Pasang Iklan Anda di Sini

DPC Partai Demokrat KBB menolak keras Pembahasan Proposional Tertutup, ini alasannya

Kamis, 05 Januari 2023 | Januari 05, 2023 WIB | 0 Views Last Updated 2023-01-06T07:36:15Z
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) Imam Tunggara. (foto: Abdul Kholilulloh) 


BANDUNG BARAT|SekitarKita.net,- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) Imam Tunggara menyesalkan adanya kembali pembahasan sistem proporsional tertutup.


Diketahui, sistem proporsional tertutup tersebut saat ini sedang tengah di bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Ia menilai, sistem proporsional tertutup akan menciderai demokrasi, bila hal tersebut disetujui oleh MK.


Sebelumnya, sistem proposional tertutup itu dilontarkan oleh ketua komisi pemilihan umum (KPU), Hasyim Asy’ary yang diberitakan media belum lama ini.


Menurut Hasyim, ada kemungkinan pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup. 


Bahkan Hasyim mengatakan, sistem itu sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK).

DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat menolak keras sistem proporsional tertutup.


“Ini kemunduran sistem demokrasi. Selain mencederai, mengebiri hak pilih rakyat,” juga melukai hati rakyat,” ungkap Imam, Rabu (4/1/23).


Kendati itu, pihaknya mengatakan, sistem proporsional tertutup akan berdampak rakyat tidak mengenal dekat anggota dewan sebagai wakilnya.


“Otomatis, caleg akan banyak menjadi pengemis kepada partai, bukan membangun gagasan kepada rakyat melalui visi-misi, dan akan berdampak buruk terhadap hal lainnya, ” tegasnya.


Imam berharap, MK tidak menyetujui sistem proporsional tertutup. “Ini demi rakyat sebagai pemilik hak suara, jangan sampai hak mereka dirampas, dan itu sangat jelas merupakan kemunduran demokrasi,” cetusnya.


Sikap partai Demokrat sendiri, kata Imam, menolak agar dikembalikan pada sistem pemilu untuk dikembalikan pada sistem proposional terbuka.


“Kami Partai Demokrat KBB menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik,” tandasnya***